Asal Usil

Harta Gono Gini Perceraian, Mengapa Perjanjian Pranikah Makin Penting?

Video Thumbnail
SHARE

TRANS TV - Harta Gono Gini Perceraian, Mengapa Perjanjian Pranikah Makin Penting? | Ketika sebuah rumah tangga berakhir, yang sering diperebutkan bukan hanya hak asuh anak atau siapa yang dianggap paling bersalah, tetapi juga rumah, kendaraan, tabungan, usaha, hingga utang yang terakumulasi selama pernikahan. Ini adalah realitas yang membuat pemahaman tentang perjanjian pranikah dan harta gono gini perceraian menjadi sangat penting bagi setiap pasangan. Menurut data BPS, sepanjang tahun 2024, tercatat 394.608 perceraian di Indonesia. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023, tetap saja mencerminkan banyaknya keluarga yang harus menghadapi masalah hukum dan ekonomi setelah perpisahan.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, harta yang diperoleh selama pernikahan umumnya dianggap sebagai harta bersama, terlepas dari siapa yang namanya tertera di sertifikat atau rekening. Di sinilah sering terjadi sengketa: satu pihak merasa telah berkontribusi lebih banyak, sementara pihak lain berpendapat bahwa pekerjaan domestik, pengasuhan anak, atau dukungan terhadap karier pasangan juga merupakan kontribusi yang tak bisa diabaikan. Ketegangan ini sering kali berujung pada sengketa harta gono gini perceraian yang berkepanjangan dan menguras emosi kedua belah pihak.

Perjanjian pranikah bukanlah tanda bahwa pernikahan akan gagal, melainkan sebuah kesepakatan untuk mengurangi ketidakpastian jika suatu saat masalah muncul. Ini adalah instrumen hukum yang mencerminkan kedewasaan dan keterbukaan pasangan. Isi perjanjian ini bisa mengatur pemisahan harta, tanggung jawab utang, kepemilikan aset, bahkan pengelolaan usaha, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma yang berlaku. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga bisa dibuat setelah pasangan menikah, bukan hanya sebelum akad.

Dokumen perjanjian pranikah ini perlu disusun secara sah dan dicatatkan agar tidak hanya menjadi kesepakatan pribadi yang sulit dipertahankan di hadapan pihak ketiga, termasuk kreditur. Bagi pasangan muda di kota yang sama-sama bekerja, memiliki bisnis, membawa aset dari keluarga, atau menjalani perkawinan campuran, pembicaraan semacam ini justru bisa menjadi bentuk keterbukaan finansial, meski tetap perlu disusun hati-hati bersama notaris atau penasihat hukum, bukan dengan menyalin contoh perjanjian dari internet.**